Komdigi Gandeng Australia Percepat Transformasi Digital Nasional
Meutya Hafid menggandeng mitra strategis internasional, termasuk program kerja sama bilateral Indonesia–Australia (Prospera), untuk mempercepat transformasi digital nasional
Menkomdigi Ajak Media Kawal Program Sekolah Rakyat Lewat Informasi Akurat
Meutya Hafid menekankan pentingnya peran media dalam mengawal program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat, melalui penyampaian informasi yang akurat kepada publik
MPLS Ramah 2025, Transformasi Baru dengan Semangat Baru
Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program MPLS Ramah, sebuah transformasi dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selama ini kerap dikaitkan dengan praktik perpeloncoan.
BRICS: Indonesia Dorong Perdagangan, Perdamaian, dan Reformasi Tata Dunia
BRICS tahun 2025 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis Leaders’ Declaration, fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan
Prabowo: Reformasi dan Antikorupsi Dongkrak Produksi Pangan RI
Presiden Prabowo Subianto menyatakan produksi pangan berupa beras dan jagung di Indonesia meningkat tajam hingga 50 persen dalam tujuh bulan pemerintahannya.
Pemerintah Gandeng Global-Tech Percepat Transformasi Digital
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya mempercepat transformasi digital yang inklusif melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi global (global-tech).
Indonesia Gandeng Global-Tech Untuk Percepat Transformasi Digital Inklusif
Melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi global (Global-Tech), Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan dapat memperbanyak pusat riset dan pengembangan (R&D) di Tanah Air
Komisi X Usul Reformasi Alokasi Dana Pendidikan Berkaitan Pendidikan Dasar Gratis
ada tiga tantangan implementasi keputusan ini: pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian dan kualitas sekolah swasta
Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas Pada Ormas Bermasalah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.
Langkah Penting Perkuat Fondasi Transformasi Digital dan Pemeratan Layanan Publik
Kami percaya konsolidasi ini juga berarti penyehatan terhadap industri telekomunikasi di tanah air
Ketua DPR RI Minta Pemerintah Bubarkan Ormas Pengganggu dan Meresahkan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat.
Puan Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Pengganggu Ketertiban
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah membubarkan prganisasi kemasyarakatan (ormas) pengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.
