-
Pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.
-
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
-
Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
-
Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
-
Reformasi besar-besaran DPR, partai politik, hingga sektor perpajakan.
Publik menilai enam poin keputusan DPR RI masih bersifat langkah awal, sementara sebagian besar tuntutan masih menunggu tindak lanjut.
“Keputusan ini menunjukkan ada respons, tapi publik tentu menunggu keberlanjutan dari tuntutan yang lebih luas, seperti investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK,” ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil yang ikut mengawal tuntutan.
Dengan adanya keputusan ini, DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga legislatif, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. dilansir infopublik.id
